BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Barsel untuk membahas persoalan keuangan daerah, termasuk progres pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Rapat yang digelar di ruang gabungan komisi DPRD Barsel, Senin (20/4/2026), tersebut merupakan tindak lanjut atas munculnya berbagai persoalan keuangan akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut berdampak pada kas daerah yang mengalami kekosongan, sehingga pemerintah daerah saat ini hanya mampu memenuhi belanja pegawai.
Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, mengatakan RDP digelar untuk mengidentifikasi penyebab utama persoalan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, dalam rapat tersebut disepakati sejumlah poin penting, di antaranya perlunya keterbukaan pihak eksekutif kepada legislatif terkait penjabaran APBD maupun perubahan anggaran.
Farid mencontohkan, DPRD baru menerima Peraturan Bupati (Perbup) terkait efisiensi anggaran dari Bagian Hukum, yang seharusnya dapat disampaikan lebih awal sebagai bentuk transparansi.
Menurutnya, kondisi kas daerah yang kosong membuat pemerintah tidak mampu membiayai program pembangunan maupun kegiatan lainnya di luar belanja pegawai.
“Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah setiap bulan sekitar Rp40 miliar, sementara kebutuhan belanja pegawai mencapai kurang lebih Rp35 miliar. Akibatnya, ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit,” ujarnya.
Ia menambahkan, pola transfer dana dari pemerintah pusat yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai turut memperparah kondisi keuangan daerah.
DPRD Barsel meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar persoalan serupa tidak terulang, termasuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara lebih efektif.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap perubahan APBD sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat.
RDP tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Barsel, Ita Minarni, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).[deni]
Tags
barito selatan
