Komisi I DPRD Balangan Bahas LKPJ 2025, Soroti Kinerja dan Pelayanan Publik

Komisi I DPRD Balangan Bahas LKPJ 2025, Soroti Kinerja dan Pelayanan Publik

RAPAT kerja Komisi I DPRD Balangan bersama SKPD saat pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 di ruang Paripurna DPRD Balangan, 20–21 April 2026.| foto : istimewa

PARINGIN - Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah SKPD dalam rangka membahas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dilaksanakan pada 20–21 April 2026 di ruang Paripurna DPRD Balangan ini dihadiri anggota komisi serta perwakilan SKPD mitra kerja.

“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar anggota Komisi I, Syahbuddin.

Agenda utama pertemuan tersebut adalah mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025. Pembahasan difokuskan pada SKPD mitra kerja, di antaranya Sekretariat DPRD, Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah, Kesbangpol, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta kecamatan se-Kabupaten Balangan.

Dalam rapat tersebut, Komisi I menyoroti sejumlah aspek penting, seperti efektivitas pelayanan kepada masyarakat, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), serta realisasi program kerja yang telah direncanakan.

Selain itu, Komisi I juga meminta penjelasan rinci terkait kendala yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan program di lapangan.

Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran dan program prioritas. Mereka juga mengakui adanya sejumlah kendala, namun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja ke depan.

Rapat pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hasilnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Balangan.

Melalui pembahasan ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.[mta/adv]
Lebih baru Lebih lama