PARINGIN - Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah SKPD untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar anggota Komisi II, Nur Fariani.
Rapat yang berlangsung pada 20–21 April 2026 di Paringin ini menjadi forum evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya SKPD mitra Komisi II. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah dinas, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja.
Selain itu, turut hadir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, hingga Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah.
Dalam pembahasan, Komisi II menyoroti realisasi program strategis sepanjang 2025, terutama terkait efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan.
“Ke depan, kami mendorong SKPD lebih inovatif dalam menggali potensi daerah, khususnya di sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan agar daya saing ekonomi lokal semakin meningkat,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta program unggulan yang telah dilaksanakan. Mereka juga mengungkap sejumlah kendala di lapangan, seperti keterbatasan anggaran dan persoalan teknis.
Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan. Hasil pembahasan LKPJ 2025 selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan.[mta/adv]
