PALANGKA RAYA – Penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Tengah.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk antisipasi demi menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas layanan pemenuhan gizi.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan penutupan sementara dilakukan karena masih ditemukan kekurangan pada sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di beberapa dapur SPPG.
Menurutnya, keberadaan IPAL yang memenuhi standar sangat penting untuk menunjang kebersihan dan keamanan lingkungan operasional dapur.
Terlebih, layanan SPPG menyasar kelompok rentan seperti siswa, ibu hamil, dan balita yang membutuhkan jaminan kesehatan dan higienitas.
“Pengelolaan limbah yang tidak optimal berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, aspek ini tidak boleh diabaikan,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama pihak pengelola perlu segera melakukan pembenahan terhadap sistem IPAL agar operasional SPPG dapat kembali berjalan sesuai standar kesehatan dan lingkungan yang berlaku.
Selain itu, Komisi II DPRD Kalteng juga meminta adanya pengawasan berkala terhadap fasilitas pendukung di setiap SPPG.
Pengawasan tersebut dinilai penting guna memastikan pelayanan pemenuhan gizi tetap aman, bersih, dan layak bagi masyarakat penerima manfaat.
Siti Nafsiah berharap persoalan yang ditemukan dapat segera ditangani secara menyeluruh, sehingga program pemenuhan gizi di Kalimantan Tengah tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek kesehatan lingkungan.
"Mendukung langkah evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya menjaga kualitas layanan publik sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dari potensi dampak pencemaran limbah," pungkasnya.[deni]
Tags
DPRD kalteng
