BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memperkuat langkah pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang hari besar keagamaan, Senin (16/3/2026), di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Langkah tersebut diambil sebagai respons cepat terhadap kondisi inflasi Kalimantan Selatan yang tercatat sebagai tertinggi ketiga secara nasional, dengan angka inflasi sebesar 0,86 persen secara bulanan (month-to-month) pada Februari 2026.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Fadjar Majardi, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), anggota TPID, tenaga ahli gubernur, BUMD, serta jajaran kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam pembukaan, Gubernur Muhidin mengungkapkan bahwa lonjakan inflasi dipicu oleh kenaikan tarif listrik, harga emas perhiasan, beras, daging, serta telur ayam ras. Secara tahunan (year-on-year), inflasi Kalsel mencapai 5,97 persen, lebih tinggi dari angka nasional sebesar 4,76 persen.
Ia juga menyebut adanya perhatian dari pemerintah pusat terhadap kondisi tersebut, sehingga diperlukan langkah cepat melalui koordinasi lintas sektor dalam TPID.
Pemerintah Provinsi Kalsel pun menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya menjaga ketersediaan pasokan pangan, memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, menggelar pasar murah atau operasi pasar, serta memperkuat kerja sama antardaerah.
Gubernur Muhidin menekankan pentingnya pelaksanaan pasar murah secara masif, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau semakin meningkat.
Sementara itu, perwakilan BPS Kalsel, Mukhamad Mukhanif, memaparkan perkembangan indeks harga sejumlah komoditas, seperti daging ayam ras, telur, bawang merah, cabai rawit, gula, terigu, dan beras, serta mengingatkan potensi risiko dari faktor global, musim hujan, banjir, dan pencairan THR yang lebih awal.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Muhidin juga menyoroti tiga daerah dengan tingkat inflasi tinggi, yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Kotabaru, serta meminta BPS terus menyampaikan laporan perkembangan inflasi secara berkala agar langkah pengendalian dapat dilakukan secara cepat dan tepat.[adv]
Tags
pemprov kalsel
