PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan operasional PT Asmin Bara Barunang.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul terjadinya peristiwa antara masyarakat dan aparat di kawasan jalan hauling milik perusahaan tersebut. Situasi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar tidak terus menimbulkan gesekan di lapangan.
Bambang menyampaikan hal itu pada Rabu (4/3/2026). Menurutnya, konflik yang terjadi tidak seharusnya berlarut-larut dan harus diselesaikan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Ia menilai, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dengan penanganan di lapangan, melainkan harus menyentuh akar permasalahan yang menjadi pemicu terjadinya ketegangan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
“Jangan sampai yang terus berhadapan itu masyarakat dan aparat. Permasalahan ini perlu ditangani dari akar persoalannya,” tegas Wakil Rakyat dari pertai PDI Perjuanga ini.
Bambang juga menegaskan bahwa pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek perizinan dan operasional perusahaan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, ia berharap proses evaluasi tersebut dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya konflik serupa di kemudian hari.
"Dengan langkah evaluasi yang menyeluruh, DPRD Kalteng berharap tercipta solusi yang adil bagi semua pihak, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan dan kenyamanan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan," pungkasnya.[deni]
Tags
DPRD kalteng
