BANJARMASIN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi untuk mengakselerasi inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Banjarmasin, Senin (23/2/2026).
Kegiatan dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Ariadi Noor, yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan. Rakorda tahun ini mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Banua Sejahtera: Langkah Nyata Sinergi TPAKD, Perkuat IKAD untuk Membangun Banua.”
Fokus utama pertemuan adalah penyelarasan program kerja TPAKD guna mencapai target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai indikator proksi inklusi keuangan di tingkat kabupaten/kota.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang mencapai 5,22 persen harus diiringi pemerataan akses dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.
“Pertumbuhan sektor keuangan belum sepenuhnya bermakna apabila belum diikuti pemerataan akses dan peningkatan literasi keuangan. Di sinilah peran strategis TPAKD sebagai penggerak peningkatan inklusi keuangan daerah yang diukur melalui IKAD,” ujarnya.
Sinergi Kebijakan Nasional dan Daerah
Rakorda menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan inklusi keuangan nasional dan daerah.
Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas, Rosy Wediawaty, menyampaikan bahwa implementasi IKAD krusial dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Ia menjelaskan, target inklusi keuangan nasional ditetapkan mencapai 98 persen pada 2045 sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN. IKAD juga telah ditetapkan sebagai indikator proksi untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di level kabupaten/kota.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengintegrasikan target IKAD ke dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Selain itu, sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi kunci agar program TPAKD berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Asisten Direktur Direktorat Inklusi Keuangan OJK, Biena Hairlambang, menambahkan arah strategis TPAKD 2026 mengacu pada Roadmap TPAKD 2026–2030. Program difokuskan pada 10 kelompok sasaran yang belum sepenuhnya terlayani jasa keuangan formal, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, perempuan, hingga penyandang disabilitas.
Paparan tersebut mendapat tanggapan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo. Keduanya menyoroti pentingnya penguatan ekosistem keuangan daerah, pengendalian inflasi, serta optimalisasi penyaluran dana pusat melalui peran TPAKD.
Evaluasi Capaian dan Penguatan Kelembagaan
Dari sisi kelembagaan, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli, menekankan peran sentral TPAKD dalam mendorong perekonomian daerah. Pemerintah daerah didorong memberikan dukungan kelembagaan dan alokasi APBD yang memadai untuk menyukseskan program percepatan akses keuangan.
Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan LMS OJK Kalsel, Armansjah, memaparkan capaian TPAKD se-Kalimantan Selatan sepanjang 2025. Di antaranya penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sebesar Rp5,5 miliar kepada 781 debitur, pembukaan 51.295 rekening Simpanan Pelajar (SimPel), serta 267 kegiatan edukasi keuangan, termasuk 12 kegiatan bertema pasar modal.
Kegiatan juga diisi sesi berbagi dari Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, yang memaparkan praktik baik TPAKD Kota Banjarmasin. Pada 2025, TPAKD Kota Banjarmasin meraih TPAKD Award kategori Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan.
Melalui Rakorda ini, OJK berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan semakin kuat. Dengan langkah yang terarah, terukur, dan selaras dengan target IKAD, perluasan akses keuangan diharapkan mampu mendorong ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.[]
Tags
metro kota
