BANJARMASIN – Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan terus memantapkan sinergi lintas sektor bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan guna mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK tahun 2026.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang dipimpin Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel di Aula Sasangga Banua, Banjarmasin, Rabu (21/1/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi forum penyamaan persepsi dan langkah agar seluruh program PKK berjalan seiring dengan kebijakan serta kegiatan pemerintah daerah, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat keluarga.
Hj. Fathul Jannah menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan fondasi penting dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK secara optimal. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan SKPD yang berkomitmen bersinergi sejak awal tahun.
“Alhamdulillah, hari ini TP PKK Provinsi Kalsel melaksanakan rapat koordinasi bersama SKPD terkait 10 Program Pokok PKK. Insya Allah, jika sinkronisasi ini berjalan baik, pada akhir Januari kami sudah bisa langsung turun ke kabupaten dan kota,” ujarnya.
Menurutnya, keselarasan perencanaan, ketepatan waktu, serta keterpaduan data antarinstansi menjadi faktor kunci keberhasilan program di lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan PKK dapat lebih cepat dan tepat sasaran.
Sejumlah SKPD memaparkan program strategis yang siap disinergikan sepanjang 2026, di antaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan layanan perpustakaan keliling berbasis konten lokal serta penguatan literasi masyarakat.
Sementara itu, BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Selatan telah mencapai 98 persen dan menyatakan kesiapan mendukung kegiatan skrining kesehatan massal bersama PKK.
Dukungan terhadap penguatan ekonomi keluarga juga disampaikan Dinas Perdagangan melalui rencana pelaksanaan pasar murah pada momentum Idul Fitri, Idul Adha, serta Natal dan Tahun Baru, guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memaparkan 13 agenda utama, termasuk pelaksanaan Jambore PKK pada Agustus 2026, sementara Balai Latihan Kerja menawarkan berbagai pelatihan keterampilan bagi kader PKK untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.[adv]
Tags
pemprov kalsel
