KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan mencanangkan SMP Negeri 2 Pulau Laut Utara dan SMA Negeri 1 Pulau Laut Tengah sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2025.
Kegiatan pencanangan berlangsung di SMPN 2 Pulau Laut Utara, Rabu (5/11/2025).
Program ini bertujuan meningkatkan komitmen sekolah dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan agar siswa peduli terhadap berbagai isu seperti keluarga berencana (KB), stunting, bullying, kesehatan reproduksi, pertumbuhan penduduk, pernikahan dini, serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Kepala DPPPAPPKB Kotabaru, Ir. Sri Sulistyani, M.PH, mewakili Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, secara resmi mencanangkan kedua sekolah tersebut sebagai Sekolah Siaga Kependudukan.
“Harapan kami, pencanangan program SSK ini dapat diterapkan pula di sekolah lain. Dimulai dari bapak dan ibu yang hadir hari ini, semoga menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Kotabaru,” ujarnya.
Sri Sulistyani menjelaskan, Sekolah Siaga Kependudukan merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam sejumlah mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran.
“Kita tidak menambah mata pelajaran baru, melainkan memasukkan isu-isu kependudukan ke dalam materi pelajaran yang sudah ada,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan tiga komponen pendukung SSK, yakni media pembelajaran, pojok kependudukan, dan pojok literasi.
Sebagai narasumber, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, M. Ardani, S.Sos., M.I.P, memaparkan strategi implementasi SSK. Sementara Kepala SMPN 6 Banjarmasin, Aminsyah, M.Pd, berbagi pengalaman mengenai kiat-kiat menjadi sekolah siaga kependudukan.
“Sebelumnya, SMPN 6 Banjarmasin berhasil meraih juara pertama Lomba Sekolah Siaga Kependudukan tingkat nasional,” ungkap Ardani.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Agama Kotabaru, Puskesmas Dirgahayu, dan pihak sekolah tentang pengintegrasian program Sekolah Siaga Kependudukan.[zainuddin]
