SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus tancap gas mempercepat penyaluran Program Gratis Pendidikan Berkelanjutan (Gratispol), khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS). Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menegaskan percepatan ini menjadi prioritas mengingat tahun anggaran sudah mendekati akhir, sementara masih ada sekitar Rp20 miliar lebih yang belum tersalurkan.
Menurutnya, salah satu hambatan terbesar adalah masih banyak mahasiswa yang belum mengisi link Gaspol, padahal data tersebut merupakan syarat mutlak untuk proses pemadanan.
“Kami mengimbau seluruh PTN maupun PTS agar segera mendorong mahasiswanya mengisi link Gaspol. Ini penting untuk memastikan apakah mahasiswa benar-benar warga Kaltim dan tidak menerima beasiswa lain,” tegasnya.
Proses pemadanan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi, mengingat sebelumnya ditemukan sejumlah pemohon yang ternyata bukan warga Kaltim atau sudah menerima bantuan pendidikan dari program lain.
“Kalau datanya tidak dipadankan, penerima bisa salah. Dan kalau kedapatan menerima ganda, bisa-bisa harus mengembalikan. Ini yang kita cegah sejak awal,” tambahnya.
Untuk mempercepat proses, Pemprov Kaltim telah membentuk Satgas Percepatan Gaspol Pendidikan di setiap kampus guna memastikan penyaluran berjalan lebih cepat, akurat, dan tanpa hambatan.
Terkait penyaluran di PTS, Dasmiah mengungkapkan bahwa sejumlah masalah justru berasal dari pihak kampus, terutama terkait rekening mahasiswa yang tidak aktif. Padahal, dana pemerintah telah siap disalurkan.
“Dari sisi pemerintah, dananya aman. Tapi ada kampus yang datanya belum lengkap atau rekening kampusnya tidak aktif. Jadi sebenarnya kendala ada di perguruan tinggi,” jelasnya.
Saat ini hanya tersisa satu kampus yang masih menyelesaikan kendala teknis terkait rekening perguruan tinggi yang tidak aktif.
Pemprov menargetkan seluruh pencairan dapat dilakukan secara serentak dalam waktu dekat.[han911/adv/diskominfokaltim]
