BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana seiring masuknya musim penghujan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) serta penguatan kembali lumbung-lumbung sosial di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Plh. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Achmadi, mengatakan langkah tersebut dinilai tepat dilakukan pada masa peralihan cuaca atau pancaroba yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi.
“KSB ini tepat sekali kita lakukan untuk membentuk Kampung Siaga Bencana, karena kita sudah melewati musim kemarau dan akan memasuki musim penghujan,” ujar Achmadi di Banjarmasin, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan mulai memasuki musim penghujan pada Desember hingga Januari.
Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat berbagai titik kesiapsiagaan di daerah sebagai langkah antisipasi dini.
Selain pembentukan KSB, Dinas Sosial juga melakukan pendataan terhadap kondisi lumbung-lumbung sosial, khususnya yang stok logistiknya mulai menipis atau dalam kondisi kosong.
“Lumbung-lumbung sosial yang kosong akan segera kita isi melalui Kementerian Sosial. Komunikasi sudah kami lakukan, tinggal menunggu laporan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota,” jelas Achmadi.
Ia menambahkan, pengisian logistik dilakukan melalui skema pendanaan APBN dan APBD yang saling melengkapi agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
“Bantuannya berbeda. Yang tidak ada di APBD, ada di APBN. Kita saling mengisi agar bantuan tidak overlap dan tidak double,” terangnya.
Terkait kesiapan menghadapi potensi bencana, Achmadi menegaskan seluruh personel, peralatan, serta logistik telah dipersiapkan dengan baik.
“Secara prinsip kami siap. Semua peralatan, personel, hingga bahan logistik juga siap, karena bencana datang tanpa bisa diprediksi,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan logistik dilakukan di dua titik utama, yakni lumbung sosial di tingkat desa atau kecamatan serta gudang logistik Dinas Sosial Provinsi.
“Apabila stok berkurang tentu akan kami isi. Yang penting Dinas Sosial Kabupaten/Kota rutin menyampaikan laporan penggunaan barang dan pertanggungjawabannya,” pungkas Achmadi.[adv]
