KOTABARU — Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar penandatanganan komitmen bersama antara para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat dalam rangka penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Semester II Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Bamega Setda Kotabaru, Senin (6/10/2025).
Kegiatan ini merupakan langkah konkret Pemkab Kotabaru untuk meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Selatan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Inspektur Kabupaten Kotabaru, H. Ahmad Fitriadi F., S.H., M.Hum., CGRE., CGCAE, mengatakan penandatanganan komitmen tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
“Kita melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan seluruh kepala SKPD dan camat terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Semester II, agar tahun ini bisa mencapai target penyelesaian 85 persen,” ujar Ahmad Fitriadi.
Ia berharap, semangat kebersamaan yang terbangun dapat mendorong percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga menciptakan pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus membangun komitmen bersama agar seluruh kepala SKPD dan camat memahami serta menindaklanjuti setiap rekomendasi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ahmad Fitriadi menjelaskan bahwa pihaknya telah merincikan hasil telaah BPK atas temuan dan rekomendasi di setiap SKPD untuk mempermudah proses penyelesaian tindak lanjut. Ia menargetkan seluruh rekomendasi dapat diselesaikan paling lambat akhir November 2025.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kotabaru, didampingi Asisten I Setda Kotabaru, serta disaksikan oleh Inspektur Kabupaten Kotabaru.[zainuddin]
