BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menghadiri Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Kalimantan Selatan bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Landasan Ulin, Banjarbaru, Selasa (23/9/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI H. Sudian Noor, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Kepala Dinas Sosial Kalsel, para bupati dan kepala Dinas Sosial kabupaten/kota se-Kalsel, serta ratusan perwakilan pilar-pilar sosial dari 13 kabupaten/kota, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga Pelopor Perdamaian.
Saat ini, pilar-pilar sosial di Kalimantan Selatan berjumlah 199 LKS, 122 TKSK, 1.263 PSM, 1.127 Karang Taruna, 385 Pendamping PKH, 1.411 Tagana, dan 56 Pelopor Perdamaian. Mereka berperan penting sebagai ujung tombak dalam menangani berbagai persoalan sosial masyarakat, mulai dari fakir miskin, pemberdayaan pemuda, mitigasi bencana, hingga menjaga harmoni sosial di daerah.
Dalam sambutannya yang dibacakan Ariadi Noor, Gubernur H. Muhidin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Sosial RI di tengah pilar-pilar sosial Kalsel. Menurutnya, dukungan Kementerian Sosial menjadi energi baru bagi para pegiat sosial di daerah untuk terus berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kehadiran Menteri Sosial memberikan semangat baru bagi seluruh pilar sosial di Banua agar terus bertumbuh menjadi kekuatan penting dalam menangani permasalahan sosial di Kalimantan Selatan,” ujar Gubernur dalam sambutannya.
Gubernur juga menilai forum dialog ini sebagai wadah penting untuk bertukar gagasan dan menyampaikan masukan konstruktif bagi arah kebijakan kesejahteraan sosial di daerah. “Mari kita manfaatkan forum ini sebaik mungkin. Masukan dari para pegiat sosial sangat berharga untuk memperkuat kebijakan sosial di Kalsel,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Kalsel sendiri terus mengoptimalkan peran pilar sosial melalui berbagai program strategis, seperti peningkatan kapasitas SDM lewat pelatihan, pemberian tali asih bagi TKSK dan pendamping PKH, serta rencana pemberdayaan ekonomi bagi para pilar sosial di tahun mendatang.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memaparkan tiga program prioritas nasional bidang sosial yang saling berkaitan, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, serta bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Ia menegaskan, DTSEN menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan sosial sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Bansos berpedoman pada DTSEN, Sekolah Rakyat juga diawali dengan DTSEN. Anak-anak bersekolah, orang tua diberdayakan, dan rumah dibantu. Dengan pendekatan ini, keluarga bisa benar-benar naik kelas dalam tiga sampai lima tahun ke depan,” jelas Saifullah Yusuf.
Ia menegaskan, bansos bukan sekadar bantuan jangka pendek, melainkan sarana untuk mendorong graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuju kemandirian. “Seperti pesan Presiden Prabowo, bansos itu sementara, tetapi berdaya selamanya,” ujarnya.
Dialog berlangsung hangat dengan berbagai pertanyaan, usulan, dan pengalaman lapangan dari perwakilan pilar sosial sejumlah daerah. Forum ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pegiat sosial dalam menghadirkan pelayanan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Acara ditutup dengan ajakan bersama memperkuat jejaring dan sinergi antar pilar sosial, sebagai wujud nyata gotong royong dalam membangun masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya.[adv]
