KUALA KAPUAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas terus berupaya meningkatkan kualitas penyusunan anggaran daerah agar lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal ini ditunjukkan dengan langkah Komisi III DPRD Kapuas yang melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Kabupaten Banjar, Kamis (25/9/2025), terkait mekanisme pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rombongan Komisi III dipimpin Ketua Komisi, Yunaningsih, S.E., dan diterima langsung oleh Rezki Yoanita, S.E., M.M., Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian DPRD Kabupaten Banjar.
Dalam pertemuan tersebut, Rezki Yoanita menjelaskan tahapan penyusunan KUA-PPAS di DPRD Banjar. Proses dimulai dari penyerahan rancangan oleh kepala daerah, dilanjutkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD, hingga penyampaian program prioritas oleh OPD.
Selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, dan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan APBD 2026.
“Semua tahapan ini harus berpedoman pada RKPD 2026 serta selaras dengan KEM-PPKF. Yang terpenting, anggaran tetap fokus pada kebutuhan masyarakat dan skala prioritas pembangunan,” ujar Rezki.
Ketua Komisi III DPRD Kapuas, H. Yunaningsih, menegaskan bahwa konsultasi ini menjadi sarana penting untuk memperkaya wawasan dan pengalaman DPRD Kapuas dalam menyusun dokumen KUA-PPAS.
Menurutnya, mekanisme di DPRD Kapuas pada dasarnya serupa dengan yang diterapkan di DPRD Banjar maupun DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami ingin memastikan setiap tahapan pembahasan KUA-PPAS 2026 berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hasil pembahasan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan APBD, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” ungkap Yunaningsih.
Melalui langkah ini, DPRD Kapuas berharap penyusunan anggaran tahun depan dapat lebih optimal, selaras dengan arah pembangunan, dan mampu menjawab kebutuhan nyata di tengah masyarakat.[zulkifli]
