KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D) Tahun 2025, Rabu (16/7/2025).
Rakor yang berlangsung di Ruang Kolaborasi Lantai III Bapperida Kotabaru ini dihadiri lintas perangkat daerah, instansi teknis, dan tokoh masyarakat. Tujuannya untuk menyinergikan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan kualitas keluarga.
Dalam rakor tersebut, Desa Sampanahan, Kecamatan Sampanahan, ditetapkan sebagai salah satu lokus penilaian Program PK2D Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Penetapan ini berdasarkan kondisi Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di desa tersebut yang masih berada di bawah rata-rata provinsi.
Ketua TP-PKK Kabupaten Kotabaru, Ny. Suci Anisa Rusli, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah nyata agar keluarga di desa lebih memperhatikan aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga ketahanan ekonomi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kotabaru, H. Eka Saprudin, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. H. Minggu Basuki, M.AP., menyebut peningkatan kualitas keluarga di Desa Sampanahan sejalan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100 Tahun 2019, yang mendorong pembangunan masyarakat berbasis swadaya dan gotong royong.
“Berbagai indikator keluarga masih perlu ditingkatkan, di antaranya banyak pasangan belum memiliki buku nikah, anak-anak belum memiliki akta kelahiran, kasus putus sekolah, gangguan kesehatan, hingga masih adanya pernikahan anak dan kekerasan dalam rumah tangga,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, rakor melibatkan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Perkimtan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, TP PKK, serta lembaga desa dan swasta. Beberapa program strategis yang akan dijalankan antara lain pembinaan Posyandu, penyuluhan kesehatan, penanganan stunting, serta pelatihan keterampilan dan pembentukan kelompok ketahanan keluarga.
“Program lainnya seperti bedah rumah melalui bantuan Aladin, penguatan ekonomi melalui UP2K, bantuan usaha dan pengemasan produk P-IRT, serta pemenuhan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta lahir juga akan dilakukan,” tambahnya.
Tak hanya itu, upaya ketahanan pangan dan gizi juga menjadi perhatian, termasuk pemberian bantuan benih ikan dan bibit tanaman kepada masyarakat.
Pemerintah berharap rakor ini dapat menghasilkan inovasi dan solusi nyata dalam mengatasi persoalan keluarga di desa, serta memperkuat komitmen bersama dalam membangun keluarga yang tangguh, mandiri, dan berkualitas di Kabupaten Kotabaru.
Rakor PK2D 2025 secara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, mewakili Sekretaris Daerah, dengan harapan seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi demi capaian target yang optimal.[zainuddin]
