Pemkab Kapuas Perkuat Komitmen Penurunan Stunting Lewat FGD Akses Sanitasi dan Air Minum Layak

Pemkab Kapuas Perkuat Komitmen Penurunan Stunting Lewat FGD Akses Sanitasi dan Air Minum Layak

SUASANA FGD Pemkab Kapuas, percepatan penurunan stunting melalui sanitasi layak dan air minum layak, Selasa (20/5/2025) di Ruang Rapat Rujab Bupati Kapuas.| foto : istimewa

KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan komitmen serius dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan akses terhadap sanitasi dan air minum layak. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Selasa (20/5/2025).

FGD dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Septedy, serta diikuti oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan para camat.

Dalam forum ini, sejumlah langkah strategis dirumuskan, termasuk komitmen untuk mengalokasikan anggaran secara konsisten setiap tahun melalui APBDes dan APBD demi memastikan tersedianya sanitasi layak dan air minum layak di setiap desa. Target yang ingin dicapai adalah 90 persen cakupan sanitasi layak dan 100 persen akses air minum layak pada tahun 2029.

"Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait, kita berharap mampu mempercepat peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas," ujar Usis I. Sangkai.

Ia juga menegaskan pentingnya peran camat dalam memastikan pendataan yang akurat mengenai kondisi sanitasi dan air minum di setiap desa dan kelurahan. Data ini akan menjadi dasar dalam evaluasi serta perumusan program yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, forum juga menyepakati bahwa kriteria dan definisi operasional air minum layak harus mengacu pada standar teknis nasional. OPD terkait diminta untuk mengawal secara ketat implementasinya di lapangan. Sementara itu, pelaksanaan program sanitasi layak dapat dilakukan langsung oleh pemerintah desa dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.[zulkifli]
Lebih baru Lebih lama