Pemkab Kapuas Bahas Program Transmigrasi Lokal dalam Rakor bersama Staf Kepresidenan

Pemkab Kapuas Bahas Program Transmigrasi Lokal dalam Rakor bersama Staf Kepresidenan

RAKOR Jajaran Pemkab Kapuas bersama Staf Kepredidenan RI.| foto : istimewa

KUALA KAPUAS — Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal. 

Sebagai langkah konkret, Pemkab Kapuas menggelar rapat koordinasi bersama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (28/5/2025), guna membahas kesiapan dan arah strategis program tersebut.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas, HM Wiyatno SP, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Dr Usis I Sangkai. 

Dalam forum tersebut, Pemkab Kapuas memaparkan secara komprehensif rencana relokasi sebanyak 12.317 kepala keluarga (KK) ke sejumlah kawasan potensial di wilayah Kapuas.

"Program transmigrasi lokal ini merupakan langkah terpadu dalam membangun wilayah secara berkelanjutan sekaligus sebagai solusi atas persoalan ketimpangan pembangunan dan dampak banjir tahunan," ujar Bupati Wiyatno.

Pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan lahan usaha seluas 44.233,93 hektare serta menyiapkan Rencana Kerja Transmigrasi (RKT) seluas 72.800 hektare sebagai bagian dari fondasi implementasi program. 

Adapun wilayah transmigrasi direncanakan mencakup enam kecamatan, yaitu Mantangai, Timpah, Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Pasak Talawang, dan Mandau Talawang, yang tersebar di total 32 desa. Penetapan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan, potensi wilayah, serta kesiapan infrastruktur dasar.

Bupati Wiyatno menegaskan bahwa pelaksanaan program transmigrasi lokal tidak hanya berorientasi pada perpindahan penduduk semata, tetapi merupakan inisiatif pembangunan terintegrasi yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik.

Pemkab Kapuas turut mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta mitra pembangunan lainnya agar pelaksanaan program ini dapat berjalan sesuai prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan efisiensi. 

Di samping itu, program ini diharapkan mampu membuka akses ekonomi baru, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah pedalaman Kabupaten Kapuas.[zulkifli/rls]
Lebih baru Lebih lama