PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap menunjukkan sikap optimis meski terdapat kenaikan tipis pada angka kemiskinan. Hal ini disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng tahun 2024 yang diserahkan kepada DPRD sebagai bentuk evaluasi dan transparansi kinerja pemerintahan sepanjang tahun anggaran 2024.
Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, H. M. Katma F. Dirun, menjelaskan bahwa laporan LKPJ ini disusun berdasarkan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri dan menjadi refleksi atas kinerja pembangunan daerah. Laporan tersebut mencakup capaian pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta identifikasi terhadap tantangan yang masih dihadapi, khususnya dalam mencapai target RPJPD 2005–2025 dan RPJMD 2021–2026.
“LKPJ ini adalah bentuk koordinasi, komunikasi, dan transparansi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat,” kata Katma saat penyampaian laporan di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (24/3/2025).
Salah satu capaian penting yang disorot dalam LKPJ adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng dari 73,73 persen pada tahun 2023 menjadi 74,28 persen di 2024. Menurut Katma, peningkatan ini merupakan hasil dari sinergi berbagai pihak dalam mendorong pemerataan dan kualitas pembangunan di provinsi.
“Peningkatan IPM ini mencerminkan manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, tantangan masih ada, khususnya dalam penanganan kemiskinan. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kalteng mengalami kenaikan tipis dari 5,11 persen di 2023 menjadi 5,26 persen pada 2024. Meski masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 8,57 persen, Pemprov menegaskan bahwa isu ini tetap menjadi prioritas utama.
“Kami akan terus memantau dan berusaha menurunkan angka kemiskinan agar ke depannya bisa lebih baik lagi,” tegas Katma.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pencapaian target pembangunan, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. LKPJ ini juga akan dijadikan bahan evaluasi bersama DPRD untuk menyusun program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.[andre/deni]
Tags
pemprov kalteng
