PALANGKA RAYA - Wakil Gubernur H Edy Pratowo menghadiri Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) Tahun 2023, berlangsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur setempat, Kamis (12/1/2023).
Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa ini juga dilaksanakan serentak di Kabupaten/Kota se-Kalteng.
Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa tersebut juga dirangkai dengan Launching Beras cap "Siam Kahayan", dan cap "Burung Tingang" serta Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemprov dengan Kejaksaan Tinggi Kalteng.
Pada kesempatan itu, Edy Pratowo menekankan agar Perangkat Daerah baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholders terkait bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan percepatan pembangunan di Kalteng.
"Saya minta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk bergerak cepat dan tepat, segera menjalankan berbagai program dan kegiatannya sesuai yang telah direncanakan, dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, tepat manfaat, dan tepat sasaran," ucapnya.
Sebagai salah satu langkah nyata untuk mengendalikan inflasi di Kalteng, urainya, Pemprov Kalteng me-launching beras tekstur karau cap "Siam Kahayan" dan beras tekstur pulen cap "Burung Tingang".
"Di tengah meningkatnya harga beras di pasaran, kita harapkan kehadiran beras ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat Kalimantan Tengah agar dapat mengonsumsi beras dengan harga yang lebih terjangkau tapi berkualitas premium," imbuhnya.
Selain itu, lanjutnya, dengan adanya kedua beras tersebut diharapkan harga-harga beras dengan tekstur sejenis dapat dikendalikan lonjakan kenaikannya.
Ditambahkannya, sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalteng, Pemprov melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi.
"Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Kejaksaan Tinggi dapat membantu dan mendukung kami dalam mengatasi persoalan-persoalan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, serta dalam mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi," tukasnya.[kenedy/adv]
