Berbagai Upaya Penanggulangan Dilakukan Mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap 2022

WAKIL Gubernur, Kapolda Kalteng dan Danrem 102/Pjg saat menghadiri Rakorsus Karhutla di Kementerian LHK.| foto : istimewa

PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berkomitmen mewujudkan "Kalteng Bebas Kabut Asap 2022".

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo ketika menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakorsus Karhutla) yang berlangsung di Auditorium Dr Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kamis (28/07/2022).

Rakorsus yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD tersebut, Wagub Edy  berkesempatan untuk menyampaikan laporan penanggulangan Karhutla tahun 2022 di Provinsi Kalteng.

"Reviu luas Karhutla di Kalimantan Tengah dalam 5 tahun terakhir, yakni pada tahun 2019 seluas 317.749 hektare. Tahun 2020 turun menjadi 7.681 hektare, kemudian tahun 2021 terus mengalami penurunan menjadi 3.653 hektare hingga Juni 2022 seluas 515 hektare," ungkap Wagub menyampaikan poin penting dalam laporannya.

Lanjut disampaikan, upaya penanggulangan di Kabupaten/Kota prioritas yang rawan Karhutla, Pemprov Kalteng melalui BPBD dan Dinas Kehutanan Provinsi setempat telah mengaktifkan Posko dan Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla dengan personel dari Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Relawan sebanyak 19 Posko, serta Pos Lapangan pada 8 Kabupaten/Kota dengan jumlah personel 114 orang setiap hari yang dimulai sejak 21 Juli 2022, selama 90 hari.

Dikatakannya, apabila diperlukan operasi pemadaman melaui udara dengan menggunakan helikopter patroli dan helikopter water bombing, perencanaan awal yang telah disusun maka dibutuhkan sebanyak 9 helikopter water bombing dan 2 helikopter patroli, serta Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Yang mana, urainya, helikopter tersebut akan ditempatkan di 3 Bandara, diantaranya Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara H Asan Sampit dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun.

"Kami berharap, dengan kesiapan tersebut serta didukung dengan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat, baik itu melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka Karhutla tahun 2022 ini tidak sampai menjadi bencana bagi masyarakat Bumi Tambun Bungai," tandasnya.[kenedy/adv]