Banjir, Syairi Sesalkan Ketidaksiapan Infrastruktur dan Tata Kelola Drainase

KOTABARU - Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis menyesalkan dengan ketidaksiapan infrastruktur dan tata kelola drainase hingga mengakibatkan banjir.

Banjir yang melanda hampir semua kawasan daerah perkotaan, terutama dataran rendah, menjadi atensi langganan banjir.

Syairi, Jumat (29/7/2022) menyampaikan, 1 Agustus 2022 nanti pihaknya mengundang SKPD terkait, untuk membahas masalah banjir.

"Kita mengundang SKPD dan stakeholder bukan untuk mencari siapa yang salah. Untuk itu, mari kita duduk bersama mencari solusinya mengenai penanganan banjir di wilayah Kotabaru," jelasnya.

Politisi PDIP ini mengajak semua pihak terkait dari instansi Pemerintah, maupun stakeholder yang ada di Kotabaru untuk mencari solusi penanganan banjir tersebut.

Sebagaimana diketahui, Kotabaru dalam sepekan terakhir terjadi dua banjir besar. Imi tentu menjadi hal serius untuk segera ditangani.

"Mengenai laporan masyarakat, mereka tidak pernah mengalami banjir parah seperti kemarin, dan kebetulan saya juga memantau langsung ke lapangan bahwa Kotabaru benar-benar dikepung banjir, khususnya di perkotaan Kotabaru," ucap Syairi.

Maka dari itu, katanya, DPRD mengundang instansi Pemerintah selaku pihak eksekutif dan eksekutor program yang disetujui dewan nantinya.

"Dan mari kita duduk bersama agar dapat mencari solusi apa yang harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya, serta kapan target penyelesaiannya," terangnya.

Ia menilai banjir parah yang terjadi kemarin dikarenakan ketidaksiapan infrastruktur dan tata kelola yang ada di tengah Kota, dan ini otomatis akan banjir apabila terjadi hujan deras.

"Drainase tersebut hingga saat ini belum pernah kita lihat perawatannya, serta pembuatan untuk drainase yang baru juga tidak ada," paparnya.

Belum lagi Daerah Aliran Sungai (DAS), lanjutnya, rata-rata berdiri bangunan perumahan penduduk, hal tersebut juga akan dipertanyakan secara regulasinya.

"Solusi dan permasalahan itu nanti disampaikan SKPD terkait, lalu akan kita jadikan satu program dan berimplikasi kepada masyarakat. kemudian implikasi tersebut nantinya harus berbanding lurus dan tidak mengganggu kegiatan sosial di masyarakat," paparnya.

Dia juga menyontohkan mengenai pengerukan aliran sungai atau penertiban DAS, berarti ada rumah-rumah warga yang terdampak.

"Dan ini mesti kita carikan win-win solusinya untuk kepentingan semua. Kami menginginkan adanya kajian ulang untuk pengurukan di daerah rawa atau daerah genangan air," tuturnya.

Ia juga memastikan bahwa DPRD Kotabaru akan mendukung program dan solusi yang ditawarkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk jangka pendek, pihaknya bisa kejar di APBD perubahan. Selama tidak menyalahi prosedur yang berlaku, legislatif akan mendukung.

Sedangkan untuk tahun 2023, Syairi mempertanyakan apakah SKPD terkait sudah membuat program dalam rangka penanganan banjir di Kotabaru.

Syairi menilai akan sangat lucu apabila tidak adanya program ke arah tersebut, sementara banjir sudah dilihat di depan mata.

"Seharusnya program tahun 2023 ini sudah mengarah ke penanganan banjir yang sangat serius," tutupnya.[zainuddin]


loading...