BANJARMASIN - DPRD Kota Banjarmasin meminta Pemerintah Kota, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera menggodok jabatan kepala dinas yang kosong secepatnya didefinitifkan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, HM Faisal Hariyadi, Kamis (7/4/2022) mengatakan, dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota 2021, banyak catatan pihaknya yang disampaikan kepada mitra kerjanya. Namun sayang, banyak pula kepada dinasnya masih Plt.
Sehingga dalam pembahasan LKPj itu juga tidak maksimal, karena mereka hanya perwakilan dinas, padahal banyak hendak disampaikan, di antaranya program kerja yang belum teranggarkan, kekurangan SDM, hingga ketiadaan anggaran untuk melaksanakan pelatihan.
“BKD belum bisa melaksanakan pelatihan PPPK, tambahan SDM pada bagian hukum agar bisa back up dalam pembentukan juga jucial review pemindahan Ibukota,” ujar Faisal.
Selain itu, kata Faisal, banyaknya pejabat memasuki purna tugas, sehingga dalam pengelolaan kegiatan menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan anggaran menjadi Silpa. Saat ini ada 14 kursi pejabat SKPD di Pemkot Banjarmasin yang kosong untuk secepatnya diisi pejabatnya atau didefinitifkan.
Sekarang ini masih proses lelang jabatan untuk 14 SKPD. Ia berharap semua itu dapat segera diumumkan hasilnya dan kekosongan pejabat di dinas bisa terpenuhi, sehingga program kedinasan menjadi lancar.
“Ada 14 SKPD yang masih diisi Pj dan Plt. Ini jadi catatan dan secepatnya pos kosong itu diisi. Apalagi ada yang 2 tahun lebih kosong,” pungkas politisi Partai Amanat Nasional (PAN).[santoso]
