Pj Sekda Kalteng Sampaikan Ini di Rakor Bidang Organisasi dan Kepegawaian

Pj Sekda Kalteng Sampaikan Ini di Rakor Bidang Organisasi dan Kepegawaian

RAPAT Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian se-Kalteng Tahun 2022.| foto : istimewa

PALANGKA RAYA - Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu.

Salah satunya adalah perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi menjadi hanya dua level, dan mengganti atau mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian atau keterampilan dan kompetensi tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut telah dilaksanakaan, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diharapkan ada peningkatan kinerja birokrasi agar lebih gesit, dinamis, dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Hal tersebut diungkapkan Pj Sekda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Organisasi dan Kepegawaian se-Kalteng Tahun 2022 yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur setempat, Kamis (17/3/2022).

"Saya berharap PNS di Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan merubah mindset yang menganggap bahwa diri kita adalah orang yang sangat berkuasa atas jabatannya, sehingga lupa pada tugas dan fungsinya, yaitu melayani masyarakat secara profesional dan berkualitas," ucapnya.

Menurutnya, hal prioritas pasca penyetaraan jabatan adalah pengembangan kompetensi.

Pengembangan kompetensi, urainya, menjadi salah satu fokus dalam menentukan kelanjutan setelah proses penyetaraan jabatan dalam dua.tahun setelah diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional.

Lanjutnya, PNS yang disetarakan harus memenuhi persyaratan wajib, terkait mengikuti pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi jabatan fungsional tersebut.

"Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk dapat menyampaikan identifikasi permasalahan yang terjadi pada masing-masing pemerintah daerah, agar selanjutnya dibahas dan ditemukan solusi terbaik dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi," tukasnya.[kenedy/adv]


Lebih baru Lebih lama