Pj Sekda Kalteng Sampaikan Ini di Penyerahan DIPA TA 2022

Pj Sekda Kalteng Sampaikan Ini di Penyerahan DIPA TA 2022

PALANGKA RAYA, MK - Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H Nuryakin menyampaikan bahwa Gubernur Kalteng telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2022 langsung dari Presiden Rebulik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2021 lalu. 

Berdasarkan hal tersebut, Gubernur menyerahkan DIPA TA 2022 kepada 14 Bupati/Walikota dan sembilan belas Satuan Kerja K/L secara simbolis.

Hal tersebut dikatakannya saat penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2022 oleh Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran kepada para Bupati/Walikota se-Kalteng yang digelar di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (1/12/2021).

Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, Forkopimda Provinsi Kalteng dan Bupati/Walikota se-Kalteng serta para Kepala Perangkat Daerah.

Kesembilan belas Satuan Kerja K/L tersebut memenuhi kriteria, diantaranya Satuan Kerja yang meraih opini WTP dari BPK dalam 3 tahun terakhir, Satuan Kerja yang merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022 serta Satuan Kerja yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang tinggi. 

"Rincian alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa lingkup Provinsi Kalteng, termasuk Kabupaten/Kota berjumlah Rp15,987 Triliun lebih, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,246 Triliun lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1,590 Triliun lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp1,944 Triliun lebih, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp60.911 Miliar lebih, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,940 Triliun lebih dan Dana Desa sebesar Rp1,204 Triliun lebih," ungkapnya.

Dikatakannya, anggaran TKDD tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp769,6 triliun diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD, kualitas SDM pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik daerah.

"Sedangkan Dana Desa akan dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala Desa dan percepatan penanganan kemiskinan," tukasnya.[kenedy]


Lebih baru Lebih lama