PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menerima penghargaan di bidang ketepatan waktu dalam melaporkan tindak lanjut hasil pemeriksaan. (TLHP) . Penghargaan dianugerahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Salah satu parameter utama penilaian adalah Pemprov Kalsel dinilai tuntas menindaklanjuti hasil pengawasan dengan tepat waktu.
Siaran Pers Pemprov Kalsel, mengabarkan penyerahan penghargaan tersebut diterima secara resmi pada Rakorwasdanas 2021 secara virtual di Command Center, Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Setda Prov Kalsel), di Banjarbaru, pada Selasa siang, 31 Agustus 2021.
Pemprov Kalsel termasuk 10 daerah yang menerima penghargaan secara nasional dan satu-satunya di Kalimantan.
Inspektur Prov Kalsel A Fydayeen menyampaikan, penghargaan ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov Kalsel dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri.
"Ini kerja keras seluruh SKPD, dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antar SKPD temuan temuan tersebut telah diselesaikan tepat waktu, sehingga kita mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Mantan Penjabat Wali Kota Banjarmasin ini mengatakan, penghargaan merupakan komitmen dan instruksi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Fydayeen berharap, sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin di SKPD terus ditingkatkan.
"lnsyaallah prestasi ini dipertahankan dan ditingkatkan. Mohon doa dan dukungannya," pintanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi kepada 10 pemerintah provinsi yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan dengan tepat waktu.
"Saya menyampaikan apresiasi setinggi tingginya bagi pemprov yang telah menyelesaikan dengan tepat waktu," ucapnya.
Tito mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi daerah lainya untuk menyelesaikan temuan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Pemerintah daerah yang menerima penghargaan diantaranya Pemprov Kalsel, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Banten, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Riau, Pemprov Sulawesi Tengah, Pemprov Bali, Pemprov Sumatera Selatan, Pemprov Lampung dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta.[adv/araska]
