KUALA KAPUAS, MK - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, melaksanakan konsultasi koordinasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng, Rabu (15/9/2021).
Rombongan terdiri, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Evan Rahman Sahputra, bersama Wakil Ketua Bapemperda dr. HM Rosihan Anwar, dan Ketua Pansus III DPRD Kapuas H. Darwandie, serta Direktur RSUD Soemarmo Sosroatmodjo Kapuas, dr. Agus Waluyo, Bagian Hukum Setda dan kabid kedaruratan dan Logistik Badan Penaggulangan Bencana Daerah.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kapuas, dr HM Rosihan Anwar menyampaikan, konsultasi dan koordinasi ini, terkait finalisasi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.
"Mengingat Perda Prokes ini, tinggal pencermatan, dari pihak Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng," kata Rosihan Anwar.
Politisi PKS ini mengakui, rancangan Perda Prokes tersebut telah dilakukan bongkar pasang penataan isian hasil, dari berbagai konsultasi, dan koordinasi di kabupaten lain.
"Aspek sosiologi, dan yuridis sudah dilakukan, oleh Pansus 3 DPRD yang telah merinci dari klausul yang telah ada, agar segera di paripurnakan DPRD Kabupaten Kapuas," pungkas Rosihan.
Sementara, Perancang Peraturan Perundang undangan Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng, Dhandung M.R, SH, mengatakan begitu respek terhadap antusias kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas, dan SOPD terhadap finalisasi Raperda Prokes.
Dimana isian Raperda Prokes dinilai hampir maksimal dan akan dilakukan verifikasi akhirnya atas raperda Prokes ini.
Sementara Ketua Pansus III DPRD Kapuas, H Darwandie menerangkan, keinginan semuanya Perda Prokes ini selesai dan dapat diparipurnakan kemudian dalam pelaksanaan agar mampu bersinergi dan humanis.
"Di dalam pelaksanaan penegakan perda ini terhadap penanganan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," kata Darwandie.[zulkifli]
