KONDISI pandemi Covid-19, memberikan berbagai tantangan di bidang kesehatan, termasuk masalah stunting alias anak dengan kekurangan gizi dan aspek pemenuhan gizi yang sangat penting untuk ibu hamil dan anak-anak saat ini yang sering terlewatkan.
Tentu saja upaya untuk mencegah dan mengatasinya di tengah pandemi, perlu mendapat dukungan banyak pihak.
Dilansir dari laman website kotabarukab.go.id dan beberapa sumber lainnya, Pemerintah Kabupaten Kotabaru terpilih sebagai salah satu lokasi fokus intervensi penurunan Stunting terintegrasi Tahun 2021 dari 360 Kabupaten/Kota.
Terpilihnya Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu lokasi fokus intervensi penurunan Stunting terintegrasi, karena pada periode 2019 sebanyak 1.990 dari 11.485 bayi di bawah lima tahun (balita) yang dipantau di 28 puskesmas di Kabupaten Kotabaru, masuk status stunting atau sangat pendek dan pendek.
Dari 1.990 anak balita dengan status stunting berdasarkan status gizi, tinggi badan menurut umur, terbagi sangat pendek sebanyak 616 anak atau 5,36 persen, dan pendek sebanyak 1.374 anak atau 11,96 persen.
Wilayah puskesmas terbanyak stunting hingga mencapai 37,64 persen atau 169 anak dari 449 balita, yaitu Puskesmas Rawat Inap Sengayam, disusul Puskesmas Pudi sebanyak 161 anak atau 36,93 persen dari 436 balita, kemudian Puskesmas Lontar sebanyak 146 anak atau 33,18 persen dari 440 balita.
Jika kejadian stunting pada balita masih terjadi di Kotabaru, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020, tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, di mana telah ditetapkan sebanyak 260 Kabupaten/Kota lokasi fokus intervensi penurunan Stunting Terintegrasi, yang telah ditetapkan pada tahun 2018 – 2020, ditambah sebanyak 100 kabupaten/kota perluasan lokasi fokus intervensi penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 termasuk Kabupaten Kotabaru.
Untuk Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai perluasan lokasi fokus kegiatan Tahun 2021 hanya terdapat 6 kabupaten/kota yaitu Kotabaru, Tanah Laut, Banjar, Barito Kuala, Banjarmasin dan Banjarbaru. Pemilihan kabupaten/kota dan perluasan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 didasarkan pada kabupaten/kota dengan kriteria jumlah balita stunting; kriteria prevalensi balita stunting dan kriteria praktik baik.
Melalui Siaran Pers Pemprov Kalsel, mengabarkan Tim Penggerak (TP) PKK Prov Kalsel melanjutkan kunjungan untuk menyukseskan Program Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana. Kali ini TP PKK Prov Kalsel yang dipimpin Pejabat (Pj) Ketua PKK, Safriati Safrizal ZA mengunjungi Desa Batuah, Kecamatan Pamukaan Bara,t Kabupaten Kotabaru, pada Selasa 10 Agustus 2021.
Dalam kunjungannya di daerah paling ujung di Kotabaru perbatasan Kalsel Kaltim ini, Safriati menyoroti permasalahan stunting dan pernikahan usia dini.
Dikatakan Safriati, permasalahan stunting dan pernikahan di usia dini yang terjadi di Desa Batuah dan desa lainnya di Kecamatan Pamukaan Baru ini, harus menjadi perhatian bersama.
"Permasalahan ini harus menjadi perhatian kita bersama, kita libatkan para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya," ujarnya.
Safriati mengatakan, pentingnya pembinaan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat, agar dapat mengatasai permasalahan stunting dan mencegah pernikahan dini semaksimal mungkin.
"Saya berharap, pembinaan, edukasi, dan sosialisasi terus dilakukan," harapnya.
Dalam kunjungannya ini pula, Safriati menyerahkan berbagai bantuan berupa bahan makanan bergizi, paket sembako, dan tas sekolah. Sembari memberikan bantuan, Safriati memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat, agar pentingnya makan bergizi, pendidikan bagi anak, dan dampak pernikahan usia dini, terutama dari segi kesehatan.
"Semoga anak ibu sehat, jadi anak yang berguna dan jadi kebanggaan orang tua," doanya tulus.
Sementara Camat Pamukaan Barat, Gusti A Wakhid dalam laporannya menyampaikan, permasalah stunting dan pernikahan anak usia dini menjadi permasalahan utama di daerahnya.
"Sebagai daerah perlintasan antar provinsi, Kaltim, Kalsel, kami membuat kebijakan agar para tamu yang datang atau melintas, harus membawa 10 biji telur. Kemudian akan kami bagikan kepada masyarakat sebagai upaya mengatasi stunting," ujarnya.
Ketua PKK Kotabaru, Hj Fatma Idiana Sayed Jafar, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Pj Ketua PKK Prov Kalsel.
"Kami sangat senang atas kedatangan Pj Ketua PKK beserta rombongan, sehingga bisa melihat langsung kondisi masyarakat yang berada di ujung Kalsel," sebutnya.
Desa Batuah yang dikunjungi TP PKK Prov Kalsel berada Kecamatan Pamukaan Barat, kecamatan paling ujung di Kotabaru yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kaltim. Dalam kesempatan ini pula, Safriati mengunjungi Pos pemeriksaan PPKM yang berada di perbatasan wilayah provinsi.
"Kita lihat di sini, pemeriksaan bagi mereka yang masuk wilayah Kalsel adalah sesuatu yang harus dilakukan, terlebih Kotabaru sudah termasuk PPKM Level IV, dan ini akan saya laporkan juga ke Pj Gubernur," pungkas Safriati.[adv/araska]
