PALANGKA RAYA, MK - Pemberdayaan perempuan yang dilakukan selama ini secara tidak langsung telah mendukung upaya percepatan pembangunan suatu daerah.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Hj Mukarramah, Senin (22/3/2021).
Meski demikian, lanjutnya, hal tersebut masih belum cukup, karena diperlukan lagi kebijakan responsif gender untuk meningkatkan peran serta keterlibatan perempuan di semua lini pembangunan
"Soal kesetaraan gender di ruang publik masih belum maksimal, dimana salah satunya disebabkan faktor sosial dan budaya atau sistem patriarki masih kental dirasakan," bebernya.
Politisi Partai Nasdem itu melihat, pada beberapa tempat, termasuk kawasan tertinggal, kesenjangan gender masih terjadi.
Bahkan, urainya, lebih bersifat struktural sehingga membutuhkan kebijakan yang memihak perempuan.
"Penyebabnya, pendidikan yang kurang, perekonomian rendah maupun kesehatan rendah. membuat perempuan butuh support dan penyemangat agar bisa lebih maju dan mandiri," imbuhnya.
Disisi lain, tegasnya, pentingnya edukasi kesetaraan gender yang dimulai sejak dini yang dimulai dari rumah atau keluarga. Misalkan mengingatkan para orang tua untuk tidak mengotak-kotakkan peran perempuan dan laki-laki.
Sementara pada tingkat daerah, tambahnya, pemerintah harus mendorong lahirnya kepemimpinan perempuan yang dapat menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kesamaaan hak dan kesempatan.
"Perempuan terlibat di perangkat daerah menjadi salah satu upaya penting meningkatkan pemberdayaan perempuan," tandasnya.[kenedy]
