PALANGKA RAYA, MK - Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri mewakili Gubernur H Sugianto Sabran.
Rakorda yang bertajuk Meningkatkan Strategi Dalam Rangka Percepatan Implementasi Program Bangga Kencana Melalui Lintas Sektor di Masa Pandemi Covid-19 itu digelar di Swiss Belhotel Danum Palangka Raya, Rabu (24/2/2021).
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalteng, Muhammad Irzal menyampaikan, kegiatan ini sangat penting karena memberi kesempatan untuk menyusun dan menyepakati berbagai kebijakan strategis dan langkah operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di tahun 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.
Irzal juga menyampaikan, Rakorda Bangga Kencana Kalteng tahun 2021 itu merupakan momentum yang tepat untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo tentang target penurunan stunting menjadi 14 % pada tahun 2024.
"Sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 28 Januari 2021 lalu, peran BKKBN RI sangat penting khususnya untuk memegang kendali pencegahan stunting dan secara luas untuk melaksanakan Program Bangga Kencana disetiap Provinsi di Indonesia," tuturnya.
Sementara itu, Sekda Kalteng menyampaikan amanat Gubernur mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala BKKBN RI Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp.OG yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur pelaporan dan statistik BKKBN RI Rudy Budiman yang berkenan hadir secara virtual dan memberikan arahan kepada pada Rakorda tersebut.
"Hal ini menunjukan komitmen dan perhatian terhadap Program Bangga Kencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda dan telah memukul berbagai sendi kehidupan baik kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, saya memberi apresiasi atas momentum diselenggarakannya rapat ini," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng sepenuhnya menyambut baik kebijakan tersebut, dengan menggerakkan seluruh instansi perangkat daerah yang tugas fungsinya terkait dengan permasalahan stunting untuk bekerja sama dengan BKKBN Kalteng dalam melakukan akselerasi program dan melakukan upaya-upaya yang inovatif dalam rangka menurunkan angka stunting di Kalteng.
Diutarakannya, berbagai indikator terkait stunting harus menjadi perhatian mulai dari yang bersifat universal seperti indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup, waktu lamanya bersekolah dan lain-lain, sampai dengan indikator yang bersifat spesifik seperti angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi baru lahir, perkawinan usia anak, indeks pembangunan gender dan lain lain.
"Berarti target penurunan stunting harus menjadi pendorong bagi upaya-upaya pembangunan lainnya terutama dalam program-program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana," tandasnya.[kenedy/adv]
