Seragamkan Data Kostratani, SMK-PPN Banjarbaru Lakukan Evaluasi Data di Kabupaten Banjar

BANJARBARU, MK - Guna mendukung program Kostratani, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru melakukan koordinasi dan evaluasi data, Jumat (20/11/2020).

Bertempat di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Banjar, kegiatan ini diikuti oleh 48 orang penyuluh yang merupakan admin SIMLUHTAN dan Pelaporan Utama dari masing-masing Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). 

"Dengan adanya Kostratani ini, yang biasanya kita melakukan secara manual sekarang pelaporan berbasis satu data. Yang dulu data berada di bidang-bidang, sekarang locust di satu pusat data," jelas Retno dalam sambutannya. 

Kabid Penyuluh Pertanian ini juga mengungkapkan, koordinasi dan evaluasi ini perlu dilakukan mengingat adanya selisih antara data yang diserahkan ke Kostrada secara manual dengan data yang telah diinput melalui aplikasi. 

Airin selaku pendamping Kostratani dari SMK-PP Negeri Banjarbaru menerangkan, setelah kegiatan ini, diharapkan data yang ada di BPP,  data yang ada di kabupaten dan data yang terkoneksi ke AWR adalah data yang sama. 

"Tidak ada yang berbeda. Sehingga pada saat petani mendapatkan kartu tani, semua akan terfasilitasi dan mendapat kartu tani secara merata," imbuhnya.

Dalam kegiatan ini, para penyuluh diajak untuk sharing mengenai kendala apa saja yang mereka hadapi. Baik kondisi di lapangan maupun saat input data ke dalam aplikasi. 

Kegiatan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam bincang santai dengan wartawan yang tergabung pada Forum Wartawan Pertanian (FWP), Selasa (17/11/2020). 

"Dari Penyuluh di BPP Kostratani, saya bisa mengetahui kondisi riil di lapangan," kata Mentan SYL. 

Mentan SYL menambahkan, koneksi online BPP Kostratani ke Agriculture War Room (AWR) mendorong pemerintah pusat mengetahui kondisi, potensi, kendala, dan tantangan lapangan yang sangat penting bagi Kementan dalam menyusun program dan kebijakan mengingat kompleksitas tiap daerah berbeda.[tm/advertorial]


loading...

Posting Komentar

0 Komentar