PULANG PISAU, MK - Plt Bupati Pulang Pisau, Pudjirustaty Narang menyerahkan bantuan paket konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan di Kabupaten Pulang Pisau.
Penyerahan bantuan dari Kementerian ESDM itu, berlangsung di Aula Kantor Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng, Rabu (11/11/2020).
Plt Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang mengatakan, dengan adanya bantuan paket ini, hasil tangkapan nelayan Pulang Pisau lebih meningkat sehingga berdampak kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri.
"Dengan adanya peningkatan produksi tangkapan nelayan, maka akan menunjang ketahanan pangan melalui ketersediaan ikan bagi konsumsi mayarakat. Selian itu, program ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan diversifikasi energi," ucap Pudjirustaty Narang.
Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulang Pisau H Riduan Syahrani menyampaikan, sedikitnya ada 605 unit paket yang didistribusikan di tujuh kecamatan di wilayah kabupaten berjuluk Handep Hapakat ini.
Ketujuh kecamatan itu adalah Jabiren 201 unit, Kahayan Tengah 130 unit, Kahayan Hilir 102 unit, Kahayan Kuala 144 unit, Sebangau 15 unit, Maliku 7 unit dan Pandih Batu 6 unit.
"Jadi, total yang disalurkan untuk Pulpis sebanyak 605 unit," ujar Riduan Syahrani dengan cukup singkat.
Kemudian, pada kesempatan yang sama, Ahmad Rading mewakili Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas dari kementerian ESDM menyampaikan program konversi BBM ke BBG dengan sasaran nelayan yang merupakan salah satu program mendukung diversifikasi energi yang mana pemilihan LPG sebagai alternatif dapat digunakan oleh nelayan.
Sehingga, katanya, dikarenakan LPG sudah dikenal masyarakat sehingga mesin penggerak dengan menggunakan LPG relatif rendah dan ramah lingkungan.
"Program konversi dari BBM ke BBG ini merupakan program kemitraan antara kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI," tukasnya.
Ia menambahkan, awalnya program ini dialihkan untuk penangan Covid-19. Namun, oleh Komisi VII DPR RI program ini dimunculkan kembali, sehingga dilakukan refokusing anggaran pada kementerian ESDM karena program ini menentukan sumber pendapatan masyarakat nelayan.[manan]
