Pandemi Bukan Alasan Layanan Publik Jadi tak Maksimal

Pandemi Bukan Alasan Layanan Publik Jadi tak Maksimal

BANJARMASIN, MK - Situasi pandemi Covid-19 tak harus membuat pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada masyarakat menjadi kendor. Karenanya pelayanan tetap harus maksimal.

Hal ini sangat ditekankan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin. Apalagi di masa pandemi ini banyak masyarakat mengeluhkan terhadap pelayanan publik.

“Usia Banjarmasin sudah 494 tahun, artinya se­jumlah permasalahan terkait infraskturktur, pelayanan publik perlu lebih dioptimalkan lagi,” pinta Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Norlatifah.

Menurut politisi Partai Golkar ini, Pemkot Banjarmasin harus mampu merea­lisasikan program itu, baik melalui reses dewan maupun dengan rapat Musrenbang. 

Sekarang masya­rakat ingin usulan terpenuhi oleh pemerintah, terkait perbaikan infra­struktur daerah pinggiran dan meningkatkan pelayanan publik.

“Yang terpenting saat ini bukan wacana, tapi kerja nyata agar dirasakan langsung manfaat­nya oleh masyarakat luas. Dan itu sudah jadi kewajiban seluruh aparatur pemerintahan sebagai abdi rakyat,” ujarnya.

Lala panggilan akrabnya mengung­kapkan, ada sejumlah perbaikan yang telah dilakukan pihak Pemkot, namun semua itu dirasa masih jauh dari harapan.

Hal itu, lanjut dia, lantaran seluruh konsep yang diklaim bagus oleh Pemkot tidak sampai ke tataran bawah dan dimengerti oleh seluruh pegawai. Hal ini membuat implementasi di lapangan menjadi terhambat.

“Saya berharap dalam setiap membuat kebijakan, terutama terkait pelayanan publik harus benar-benar diinformasikan dengan jelas kepada masyarakat, sehingga tidak terganggu pro­gram yang sedang berjalan,” jelasnya.

Pemkot melalui dinas terkait, lanjutnya, harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pembangunan yang telah direncanakan.

Ini mengingat ada beberapa program yang sudah direncanakan, tetapi tidak bisa terlaksana dengan baik, sehingga anggaran sebelumnya yang sudah disiapkan tidak terserap.

“Ke depan penambahan kualitas dan juga pengawasan pelaksanaan pembangunan, harus lebih ditingkatkan, agar hasilnya sesuai rencana,” pungkasnya.[toso]

Lebih baru Lebih lama