KUALA KAPUAS, MK - Proyek lumbung pangan nasional melalui program Food Estate dalam pelaksanaannya nanti hendaknya benar-benar bisa memberdayakan masyarakat bukan sebaliknya.
Ditta, salah satu aktivis dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat yang tergabung dalam koalisi Mahaga Petak Danum Itah menegaskan, Food Estate tanpa terjadinya pandemi sekali pun sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Jangan pemerintah datang dengan menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat, baik masyarakat adat, masyarakat petani maupun masyarakat transmigrasi yang sudah hadir dan sejak ditinggalkan eks PLG masa lalu sudah ada," beber wanita pemerhati lingkungan ini.
Dia menuturkan, setidakmya kegagalan di masa lalu di kawasan eks Proyek Lahan Gambut (PLG) harusnya menjadi pelajaran.
"Sekarang hadir program Food Estate dari pemerintah dengan ketidakjelasan program ini bahkan dasar hukumnya pun belum ada sampai saat ini. Bagaimana proses dan pengelolaannya pun belum jelas. Untuk itu kita menuntut pemerintah untuk hadir pada masyarakat tanpa meninggalkan harapan palsu tidak PHP terhadap masyarakat tetapi adanya pemberdayaan bukan memperdaya masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, hal terpenting adalah
kesejahteraan masyarakat dan peningakatan perekonomiannta.
"Dan masyarakat adat punya kedaulatan atas pangan dan tanahnya," imbuhnya.
Organisasi yang tergabung di koalisi Mahaga Petak Danum Itah ini juga menyoroti terhadap hak dan keadilan terhadap buruh perusahaan sawit.
"Terkait buruh sawit kami menuntut pemerintah untuk menjadi fair tidak main-main di belakang, jujur di depan bahwa jika ada perusahaan yang bandel tidak sesuai aturan, pemerintah mampu bersikap dengan tegas," tandasnya.
Jangan sampai, kata dia, demi membela kepentingan korporasi atau perusahaan para pekerja sawit mendapat perlakuan tak adil apalagi sampai dikriminalisasi
"Tegakkan hukum tegakan, Undang-Undang PA, tegakan soal reforma agraria, jangan ada lagi kasus-kasus membuat orang di tanahnya sendiri menjadi pesakitan," pungkasnya.[zulkifli]
