PALANGKA RAYA, MK - Dampak pandemi Covid-19 dipastikan berpengaruh terhadap perekonomian di seluruh lini masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) hadir meringankan beban masyarakat dengan bantuan sosial (bansos).
Sayang, penyaluran Bansos terkadang pada faktanya di lapangan masih tidak seluruhnya tepat sasaran.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran pada Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 serta arahan penanganan Covid-19 di Kalteng bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Minggu (19/7/2020) kemarin menyebutkan perlu ada pembaharuan data penerima Bansos.
"Pemprov Kalteng itu menerima data dari kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Sosial kabupaten/kota setempat. Untuk itu, saya minta kepada seluruh bupati/wali kota se-Kalteng sebagai kepala daerah yang bertanggungjawab di daerah menyelesaikan hal ini, data harus benar-benar yang berhak menerima Bansos," ucapnya.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini meminta dalam pendataan jangan sampai ada pihak yang tidak berhak menerima malah masuk daftar penerima bansos, seperti yang terjadi ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan nama orang yang sudah meninggal yang masuk dalam daftar penerima Bansos.
"Kemungkinan data-data tersebut belum diperbaharui dan masih menggunakan data lama. Bisa saja data yang dimasukkan itu data-data 5 atau bahkan 10 tahun lalu, pendataan harus betul-betul, data ini haru dirubah," tegasnya.
Saat ini, tambahnya, penyaluran Bansos baik dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Bansos dari dana APBD Provinsi sudah disalurkan kepada masyarakat.
Kembali diuraikannya, ada 6 jenis Bansos yang berasal dari pusat dan daerah, 4 jenis Bansos dari pusat dan 2 jenis dari provinsi. Untuk Bansos tahap pertama sudah tahap peyaluran dan Bansos tahap dua progresnya masih pada verifikasi data.
"Untuk penerima Bansos provinsi tahap pertama sebanyak 152.390 Kepala Keluarga (KK) dengan besaran Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp500 ribu per KK, dan sudah mulai disalurkan pada 22 Juni lalu," tandasnya.[kenedy]
