BANJARMASIN, MK - Pengawasan terhadap tempat usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, tentu harus lebih ditingkatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin.
Melalui dinas terkait, Pemkot Banjamasin juga harus berani bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku jika memang menemukan pelaku usaha yang abai terhadap kebersihan lingkungan.
"Pengawasan harus ditingkatkan kepada usaha yang banyak atau tiap hari menghasilkan limbah, seperti rumah makan, balai pengobatan, usaha pencucian atau laundry, hotel, restoran hingga rumah sakit,” terang anggota DPRD Kota Banjarmasin, Hj Sarifah Saqinah, Selasa (21/7/2020).
Menurutnya, pengawasan terhadap usaha-usaha tersebut sangat dibutuhkan sebagai langkah antisipasi dampak buruk bagi lingkungan atau pencemaran, terlebih bila tempat usaha belum berlangganan IPAL.
Khusus jenis usaha laundry, diduga banyak yang tidak memperhatikan lingkungan lantaran membuang limbah langsung ke alam, tanpa ada pengolahan terlebih dahulu.
”Sedianya pembuangan limbah cair oleh usaha itu, bisa diawasi lebih ketat oleh dinas terkait,” tegasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, usaha laundry skala rumahan itu juga tidak boleh luput dari pengawasan yang harus dilakukan. Sekali pun kecil limbahnya, bila masuk dalam saluran air selokan tanpa ada pengolahan, tentu bisa mencemari lingkungan.
“Dalam ukuran limbah rumah tangga, mungkin masih ada toleransi, tetapi untuk skala besar terutama limbah deterjen akan menjadi permasalahan terhadap lingkungan,” tegasnya.
Anggota Komisi I Bidang Hukum DPRD Kota Banjarmasin ini menjelaskan, terkait pembuangan limbah cair itu, Pemkot Banjarmasin sebenarnya sudah memiliki Perda nomor 7 tahun 2010 tentang izin pembuangan dan pengelolaan limbah cair.
“Dengan demikian Perda ini diterbitkan atas dasar pembuangan limbah cair, apalagi yang bisa mengancam pencemaran perlu pengendalian dan pengawasan,” pungkasnya.[toso]
