Usai penandatanganan, Sekda Kotabaru, Said Akhmad mengungkapkan, layanan Lapor merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis teknologi informasi dengan prinsip mudah, terpadu dan tuntas.
Ini, lanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyampaikan segala permasalahan yang ada.
"Lebih jauh, sistem pemerintahan kita tidak akan berjalan secara optimal tanpa didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat," tutur Said.
Karena itu, kinerja Pemkab Kotabaru harus lebih bagus dan mampu mengimbangi kemajuan teknologi informasi untuk menyikapi pengaduan dari masyarakat agar cepat menanggapi sesuai sasaran.
“Dengan pelaksanaan ini, semoga Lapor dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinir, serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Kotabaru,” tutupnya.
Perwakilan Dinas Kominfo Kalimantan Selatan, Jajang Markoni menjelaskan, terkait pelaksanaan Lapor, terhitung Monev 2019 Kabupaten Kotabaru sudah memenuhi empat variabel, yaitu peraturan tersedia, selalu login, menanggapi laporan, serta kualitas Layanan Pengaduan yang cukup baik.
“Kami dari Provinsi akan terus mendorong agar Kabupaten Kotabaru dapat masuk dalam 25 besar tingkat Nasional,” ucap Jajang.
Sementara itu, perwakilan dari Ombudsman, Maulana Achmadi menuturkan, memang selama ini pihaknya selalu memantau bagaimana implementasi Lapor dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Kotabaru.
“Lapor ini adalah sitem pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, dan apabila ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, maka masyarakat bisa melanjutkan laporannya ke Ombudsman,” jelas Maulana.[zainuddin]
