BATULICIN, MK – Predikat sebagai daerah percontohan penanganan dan pencegahan stunting diraih Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu). Penghargaan atas prestasi ini diserahkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada Sekretaris Daerah Tanbu, H Rooswandi Salem.
Penghargaan diserahkan dalam workshop bertajuk; Membangun Komitmen Daerah dan Kelembagaan Dalam Upaya Penanganan Stunting, di Hotel Four Point By Sheraton Medan, Sumatera Utara, Senin (24/6/2019).
Mengapresiasi prestasi ini, Sekda Rooswandi pun didaulat menjadi narasumber workshop.
Rooswandi mengungkapkan, dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Tanbu, Pemkab Tanbu terbukti mampu menurunkan prevalensi stunting yang tergambarkan dari semakin membaiknya Pemantauan Status Gizi (PSG), yang mana PSG ini merupakan salah satu paramater sebagai faktor pendorong menurunkan angka stunting.
Dari data PSG yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dari 2015 hingga 2017 angka PSG Tanbu cenderung mengalami penurunan. Ini cukup menunjukkan jika program atau upaya penurunan angka stunting yang dilakukan Pemkab Tanbu mengalami peningkatan.
Dari data Kemenkes diketahui pada 2015 angka prevalensi stunting di Tanbu yang tergambarkan dari semakin membaiknya PSG Tanbu, tercatat tingkat prevalensi stunting untuk bayi usia 0 sampai 35 bulan ada di angka 31,5. Kemudian pada 2016 berada pada angka 25, 41, dan di 2017 di angka 17,9.
"Di tahun 2018 sudah mencapai angka 4,56. Data itu sekaligus menyanggah pernyataan salah satu dosen Poltekkes Banjarmasin yang menyebutkan Tanbu termasuk kabupaten teratas angka stunting di Kalsel," jelas Rooswandi.
Terkait data itu, Pemkab Tanbu terus berupaya menekan angka kasus stunting, salah satunya dengan memprioritaskan penanganan stunting melalui program aksi penurunan stunting.
Hingga saat ini, Tanbu sudah sampai pada aksi ke-4 dari 20 aksi. Ke-4 aksi yang sudah dilakukan, yakni aksi analisa situasi, aksi rencana kegiatan, aksi rembuk stunting, dan aksi peraturan kewenangan desa tentang penanganan stunting.
"Untuk mengintegrasikan upaya bersama dalam penanganan stunting di daerah, Pemkab Tanbu melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red) terkait, juga telah merencanakan kegiatan penanganan stunting tahun 2020," paparnya.
SKPD yang dilibatkan dalam upaya strategis seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Dinas KBP3A, Kecamatan dan pemerintahan desa, khususnya desa-desa yang terdapat kasus stuntingnya.
"Bahkan agar kegiatan itu dapat berjalan maksimal, pemerintah daerah juga menganggarkan biaya program di masing-masing desa," terang Rooswandi.
Sejauh ini, lanjut Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Tanbu ini, sebagau upaya menekan angka kasus stunting di Bumi Bersujud, Pemkab berkomitmen secara sungguh-sungguh dan sistematis sehingga mendapat perhatian serius serta diapresiasi pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian dan lembaga Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Secara faktual, saat ini Pemkab Tanbu telah terintegrasi dengan tim pencegahan dan penanganan stunting di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat dengan pihak ketiga yang difasilitasi TNP2K melalui yayasan Budha Tzu Chi.
Tim ini melaksanakan rembuk stunting Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting (KP2S) di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa dengan penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting di Tanah Bumbu oleh bupati, pimpinan SKPD terkait, camat, lurah dan kepala desa.
“Lebih jauh melalui Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kami mengadakan edukasi 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran, red) terhadap ibu hamil dan orang tua baduta di desa, mengaktifkan kelompok BKB (Bina Keluarga Balita, red) menjadi BKB HI (Bina Kelaurga Balita Holistik Integratif, red) yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD," beber Rooswandi.
Alhasil, dengan beragam upaya strategis ini, akhirnya berhasil membawa Pemkab Tanbu terpilih menjadi salah satu dari 11 kabupaten/kota yang dinilai memiliki komitmen tinggi dan responsif dalam penanganan stunting oleh Balitbang, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.[joni]
