PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah daerah memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi layanan pembayaran pajak dan retribusi. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus mendukung pencapaian target PAD pada tahun 2026.
Anggota DPRD Kalteng, Armada, mengatakan bahwa optimalisasi PAD memerlukan langkah yang terukur, salah satunya dengan menghadirkan sistem pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menurut Armada, selain meningkatkan kualitas layanan, pemerintah daerah juga perlu menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah.
Ia menilai, masih terdapat masyarakat yang belum memahami manfaat pajak dan retribusi bagi pembangunan. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan harus dilakukan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
"Digitalisasi pembayaran akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka. Di sisi lain, pemerintah juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah," ujar Armada, Kamis (30/7/2026).
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses layanan pembayaran digital melalui berbagai platform yang mudah dijangkau masyarakat. Dengan demikian, proses pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan secara praktis, aman, dan akuntabel.
Armada juga menekankan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada besarnya potensi penerimaan, tetapi juga pada efektivitas sistem pelayanan serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.
"Sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga digitalisasi layanan pembayaran mampu meningkatkan penerimaan PAD secara berkelanjutan serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng," pungkasnya.[andrei/deni]
Tags
DPRD kalteng
