Pemprov Kalteng Pastikan Tidak Ada Kendala Pembayaran Gaji PPPK

PALANGKA RAYA – Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengalami kendala dalam pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah provinsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Agustiar Sabran saat ditemui awak media di Kantor Gubernur Kalteng yang berada di Palangka Raya, Rabu (10/6/2026). 

Ia memastikan kondisi keuangan daerah masih dalam posisi aman untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pegawai PPPK.

Menurut Agustiar, Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyiapkan anggaran yang diperlukan sehingga pembayaran gaji PPPK dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, ia menegaskan tidak ada persoalan terkait kemampuan keuangan daerah di tingkat provinsi.

“Enggak, enggak kesulitan. Untuk pemerintah provinsi ya, kalau pemerintah kabupaten/kota saya tidak tahu,” kata Agustiar saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait isu pembayaran gaji PPPK.

Penegasan tersebut disampaikan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya para tenaga PPPK di lingkungan Pemprov Kalteng, agar tidak muncul kekhawatiran mengenai keterlambatan ataupun kendala pembayaran hak pegawai.

Namun demikian, Agustiar menjelaskan bahwa dirinya hanya dapat memastikan kondisi keuangan pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng. 

Sementara untuk kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Kalteng, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci situasi yang terjadi di masing-masing daerah.

Pernyataan gubernur ini juga menjadi sinyal bahwa pengelolaan anggaran daerah di tingkat provinsi masih berjalan stabil, terutama dalam memenuhi belanja pegawai yang menjadi salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Dengan adanya kepastian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng berharap seluruh PPPK di lingkungan provinsi dapat terus bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa dibayangi kekhawatiran terkait pembayaran gaji maupun hak kepegawaian lainnya," pungkasnya.[andrei/deni]