PALANGKA RAYA – Fraksi Partai NasDem di DPRD Kalimantan Tengah menyoroti rendahnya realisasi pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya.
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Bryan Iskandar, mengatakan pihaknya meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan rinci terkait belum optimalnya pencapaian target pada salah satu komponen pendapatan daerah tersebut.
Menurut Bryan, berdasarkan data dalam LKPD Tahun Anggaran 2025, realisasi pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat hanya mencapai 9,04 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD.
"Secara nominal, realisasi pendapatan pada pos tersebut hanya sebesar Rp98,876 miliar, jauh di bawah target yang dipatok sebesar Rp1,094 triliun. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius karena berpengaruh terhadap keseluruhan struktur pendapatan daerah," ucapnya, Jumat (26/6/2026).
Fraksi Partai NasDem memandang rendahnya capaian tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar DPRD maupun masyarakat dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan target pendapatan tidak tercapai secara maksimal.
“Kami mengharapkan penjelasan mengenai kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut,” tuturnya.
Fraksi NasDem berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengelolaan pendapatan daerah, sehingga ke depan seluruh potensi penerimaan dapat dioptimalkan guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kalteng.[andrei]
Tags
DPRD kalteng
