PALANGKA RAYA– Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, mengkritik kebijakan pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN akibat gangguan teknis pada salah satu Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Kalimantan.
Ia menilai alasan yang disampaikan terkait kondisi sistem kelistrikan tidak dapat diterima secara logis.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang pada Jumat (28/6/2026). Menurutnya, penjelasan yang menyamakan kondisi pasokan listrik di Kalimantan dengan wilayah Pulau Jawa tidak mencerminkan karakteristik sistem kelistrikan yang sebenarnya.
Bambang menegaskan bahwa Kalimantan memiliki sistem penyediaan tenaga listrik yang berdiri sendiri, baik dari sisi pembangkit, jaringan, maupun sumber daya. Karena itu, persoalan yang terjadi di wilayah lain tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membenarkan pemadaman bergilir di Kalimantan.
"Kalau secara logika, menurut saya itu tidak masuk akal. Kalimantan memiliki sistem suplai listrik sendiri, mesin sendiri, dan sumber daya sendiri. Suplai dan permintaannya juga berbeda. Jadi, jangan sampai alasan seperti itu dijadikan pembenaran," tegas Bambang.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai penyebab gangguan kelistrikan beserta langkah-langkah yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan.
Keterbukaan informasi dinilai penting agar tidak menimbulkan kebingungan maupun spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, Bambang meminta PT PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan agar gangguan serupa dapat diminimalkan.
Dia menilai pelayanan listrik yang stabil merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Bambang berharap, PT PLN segera menuntaskan gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir serta meningkatkan kesiapan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan.
"Dengan langkah tersebut, pasokan listrik diharapkan kembali normal sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan tanpa hambatan," tegasnya.[andre]
Tags
DPRD kalteng
