KUALA KAPUAS – Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melakukan kunjungan lapangan ke RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas pada Rabu (10/6/2026) pagi. Observasi ini berfokus pada implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Mandiri dan integrasi platform Satu Sehat untuk menutup celah manipulasi medis atau klaim fiktif (phantom billing).
Bupati Kapuas, H. Muhammad Wiyatno, menerima langsung delegasi yang berkedudukan di KPK RI tersebut di ruang Paviliun RSUD. Turut mendampingi Wakil Bupati Dodo, Sekda Usis I. Sangkai, dan Direktur RSUD dr. Dellianae.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawalan Aksi 9 Pencegahan Korupsi Berbasis NIK melalui penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) secara penuh.
Bupati Wiyatno menegaskan pentingnya asistensi ini sebagai langkah preventif demi mengamankan tata kelola administrasi kesehatan di daerah dari pelanggaran hukum.
"Kami sangat berterima kasih. Lebih baik turun dalam bentuk pencegahan seperti ini daripada penindakan. Ini momen kita untuk berdiskusi agar dalam melaksanakan kegiatan tidak melakukan kesalahan, apalagi sampai bersentuhan dengan hukum," ujar Wiyatno.
Senada dengan hal itu, Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraini, menyatakan kehadiran timnya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan demi memastikan efisiensi anggaran negara.
"Semangat kami adalah mari bersama-sama membangun tata kelola yang baik agar setiap rupiah yang dikeluarkan oleh APBN betul-betul dirasakan dampaknya oleh masyarakat," ungkap Sari.
Di sisi lain, Direktur RSUD dr. Dellianae memaparkan bahwa tata kelola RME RSUD Kapuas telah dinyatakan valid oleh Kemenkes RI per 2 Juni 2026. Kendati demikian, rumah sakit masih menghadapi tantangan adanya angka penundaan (pending) klaim sebesar 10–12 persen akibat kendala sinkronisasi data koding dan NIK dengan data Dukcapil nasional.
Sebagai strategi jangka panjang peningkatan layanan digital, Bupati Wiyatno juga membeberkan rencana penataan fasilitas RSUD melalui skema tukar guling aset dengan Bank Kalteng seluas setengah hektare yang ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang.[zulkifli]
