Tanah Bumbu Kembali Raih Opini WTP, Pertahankan Prestasi 13 Tahun Berturut-turut

BATULICIN — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (26/5/2026).

Raihan ini menjadi pencapaian membanggakan bagi Kabupaten Tanah Bumbu karena berhasil mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan serta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja secara profesional dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP juga sejalan dengan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, mengingatkan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus memperkuat pengawasan, kepatuhan, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, raihan opini WTP ke-13 secara berturut-turut ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.[ade]