BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin kembali melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melantik dan mengambil sumpah 168 pejabat struktural dan fungsional, Jumat (8/5/2026).
Pelantikan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur H. Hasnuryadi Sulaiman, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, tim ahli gubernur, asisten, staf ahli, serta kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Selain itu, Gubernur juga melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2026–2031.
Pelantikan ini mencakup pengisian sejumlah posisi strategis, termasuk tenaga fungsional untuk memperkuat administrasi di sekolah-sekolah se-Kalimantan Selatan.
Sejumlah pejabat eselon II yang dilantik di antaranya Kepala Biro Organisasi Nasrullah dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Munazir Hadrani, serta pengukuhan kembali Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rusdi Hartono.
Gubernur H. Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin menegaskan pentingnya menjaga integritas serta loyalitas kepada pimpinan daerah dalam menjalankan tugas.
Ia juga mengingatkan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi, sehingga para pejabat diminta menerima keputusan dengan sikap profesional dan menjalankan amanah dengan baik.
Menurutnya, meski secara umum rotasi jabatan dilakukan setelah dua tahun, Pemprov Kalsel menerapkan evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.
“Jika dalam enam bulan kinerja dinilai belum optimal, maka pejabat tersebut dapat dievaluasi dan ditempatkan pada posisi yang lebih tepat,” ujar Muhidin.
Gubernur juga menekankan pentingnya dukungan keluarga, khususnya peran istri pejabat, dalam mendukung kelancaran tugas dan program pembangunan daerah.
Sementara itu, untuk kepengurusan Baznas Kalsel yang baru, Gubernur berharap pengelolaan dana umat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, merinci jumlah pejabat yang dilantik terdiri dari dua pejabat eselon II yang dilantik dan satu dikukuhkan, 39 pejabat administrator, 126 pejabat pengawas, serta 25 pejabat fungsional berbagai jenjang.
Ia menambahkan, evaluasi berkala setiap enam bulan akan diterapkan guna memastikan kinerja berjalan optimal, sekaligus membuka peluang rotasi lebih cepat bagi pejabat dengan capaian kinerja sangat baik.[adv]
Tags
pemprov kalsel
