PALANGKA RAYA – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah yang disebut mencapai hampir 50 persen menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Kondisi tersebut memicu kecemasan terkait keberlangsungan status kepegawaian serta kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintahan daerah.
Menanggapi situasi itu, Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak ASN meskipun sedang menghadapi tekanan fiskal yang berat.
Ia menyampaikan bahwa langkah efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menurutnya, pengurangan belanja harus diarahkan pada pos anggaran lainnya yang dinilai masih dapat disesuaikan.
“Tidak boleh ada pemberhentian PNS, tidak boleh ada pemberhentian PPPK. Karena pemberhentian mereka itu ada aturan mainnya,” tegas Junaidi saat memberikan keterangan, Rabu (6/5/2026).
Junaidi menjelaskan bahwa status kepegawaian ASN telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh sebab itu, keputusan terkait pemberhentian pegawai tidak dapat dilakukan secara sepihak hanya karena kondisi keuangan daerah sedang mengalami penurunan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus tetap menjaga stabilitas pelayanan publik dengan mempertahankan sumber daya manusia yang ada.
ASN, kata dia, memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Selain itu, Dia meminta pemerintah daerah agar lebih cermat dalam menyusun prioritas anggaran di tengah keterbatasan fiskal. Evaluasi terhadap program-program yang dianggap kurang mendesak dinilai perlu dilakukan agar beban keuangan daerah dapat ditekan tanpa mengurangi hak pegawai.
"DPRD Kalteng akan terus mengawasi kebijakan pengelolaan anggaran daerah agar setiap langkah efisiensi tetap memperhatikan aturan hukum dan tidak merugikan ASN," tegasnya.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng berharap kondisi fiskal daerah dapat segera membaik sehingga stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan pegawai tetap terjaga.[deni]
Tags
DPRD kalteng
