BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tetap stabil meski terjadi kenaikan pada sejumlah komoditas di awal Mei 2026.
Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Dinansyah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara daring dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (11/5/2026).
Rakor tersebut dirangkaikan dengan peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis kepada perwakilan pemerintah daerah.
Peluncuran ini merupakan hasil kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.
Melalui Dinansyah, Gubernur H Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap program pendidikan antikorupsi sebagai upaya membangun karakter generasi muda agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Usai peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan rakor pengendalian inflasi yang rutin digelar setiap pekan guna memantau perkembangan inflasi, IPH, serta mengidentifikasi komoditas penyumbang kenaikan harga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPH Kalimantan Selatan pada minggu pertama Mei 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar 0,83 persen.
Dinansyah menyebutkan, kondisi tersebut menunjukkan harga barang secara umum masih terkendali. Kenaikan yang terjadi pada beberapa komoditas masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain beras medium dan minyak goreng di Kabupaten Tapin dan Tanah Bumbu, sementara secara umum inflasi Kalsel tercatat 3,67 persen secara tahunan pada April 2026, dengan deflasi bulanan sebesar 0,04 persen dan inflasi tahun berjalan sebesar 1,52 persen.[adv]
Tags
pemprov kalsel
