PALANGKA RAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menyoroti fenomena antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir.
Antrean kendaraan yang mengular hingga memakan badan jalan dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan persoalan tersebut harus segera ditangani melalui langkah konkret dari pihak terkait, bukan hanya sebatas penyampaian imbauan kepada masyarakat.
“Terkiat edaran dari wali kota tentang pembatasan pemakaian BBM, khususnya Pertalite dan Pertamax di Kota Palangka Raya, kami dari DPRD Kalteng menyoroti hal itu,” ujar Junaidi, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, kondisi antrean panjang yang terjadi hampir merata di sejumlah SPBU menunjukkan adanya persoalan serius dalam distribusi BBM di daerah.
Ia menilai pemerintah bersama pihak Pertamina perlu segera melakukan evaluasi agar situasi tidak terus berlarut.
Junaidi juga menegaskan bahwa apabila muncul gelombang protes masyarakat maupun aksi mahasiswa terkait persoalan BBM, DPRD memandang hal tersebut sebagai bentuk aspirasi yang wajar dan harus dihormati.
“Kalau memang hari ini, besok, atau lusa ada demo dari mahasiswa maupun elemen masyarakat lain, kita mendukung saja. Artinya memang Pertamina harus didemo oleh masyarakat kita,” katanya.
Dian menduga persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan stok BBM di tingkat Pertamina, melainkan pada proses distribusi ke SPBU yang dinilai belum berjalan maksimal.
Akibatnya, sejumlah SPBU mengalami keterbatasan pasokan sehingga memicu antrean panjang kendaraan masyarakat.
“Menurut praduga kami, stok di Pertamina mungkin cukup, tapi pengiriman ke SPBU yang kurang. Kami meminta pihak Pertamina segera melakukan pembenahan sistem distribusi serta memastikan pasokan BBM di Kota Palangka Raya kembali normal agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu," pungkasnya.[deni]
Tags
DPRD kalteng
