Pemprov Kalteng Buka Konsultasi Publik RKPD 2027, Serap Aspirasi Sejak Tahap Awal

PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka ruang partisipasi publik sejak tahap awal penyusunan arah pembangunan daerah melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan ini digelar di Palangka Raya sebagai bagian dari komitmen transparansi dan kolaborasi perencanaan.

Forum konsultasi publik tersebut secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung. Selain menjabat Plt Sekda, Leonard juga mengemban amanah sebagai Kepala Bapperida Kalteng. Kegiatan berlangsung di Aula Bapperida Kalteng, Senin (2/2/2026). 

Sejumlah pemangku kepentingan dari unsur perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat hadir untuk memberikan masukan awal terhadap rancangan pembangunan 2027.

Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan wadah strategis untuk menyerap pandangan dan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, perencanaan pembangunan yang baik harus diselaraskan dengan kebutuhan riil warga serta tantangan pembangunan daerah ke depan.

Ia menambahkan, partisipasi publik sejak tahap awal penting untuk memastikan arah kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerintah, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan masukan dari seluruh elemen.

Leonard juga menekankan bahwa penyusunan RKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan tersebut, lanjutnya, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah.

Melalui konsultasi ini, Pemprov Kalteng berharap dapat menghimpun saran konstruktif yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027. 

Masukan tersebut akan diolah dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Ke depan, Pemprov Kalteng berkomitmen menjaga proses perencanaan yang inklusif dan akuntabel. Dengan melibatkan publik sejak awal, pemerintah berharap hasil pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong kemajuan Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.[andre/deni]