BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosp) berhasil meraih Peringkat III Kategori Mitra Humas Pemerintah Provinsi pada ajang Apresiasi Media Pemprov Kalimantan Selatan (AMPK) 2025.
Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Bumbu, M. Yamani, pada malam penganugerahan yang digelar di Banjarmasin, Rabu (10/12/2025).
Capaian ini menjadi bukti penguatan kinerja komunikasi publik Pemkab Tanah Bumbu yang dinilai aktif dan konsisten dalam mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah. Penghargaan tersebut sekaligus menegaskan peran strategis Diskominfosp sebagai mitra Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadirkan informasi yang akurat, terbuka, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Diskominfosp Al Husain Mardani menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas layanan komunikasi publik.
“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi Tanah Bumbu untuk terus berkontribusi dalam memperkuat ekosistem informasi pemerintah di Kalimantan Selatan, sekaligus meningkatkan profesionalisme dan responsivitas layanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Diskominfosp Tanah Bumbu ke depan semakin memperkuat integrasi informasi lintas perangkat daerah, menghadirkan konten yang informatif dan inovatif, serta mempercepat respon terhadap kebutuhan dan aspirasi publik.
Kegiatan penganugerahan AMPK 2025 dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman dan diikuti oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UPTD, serta Diskominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kalsel memberikan apresiasi kepada seluruh media pemerintah yang dinilai berperan penting sebagai garda terdepan dalam menyampaikan program, kebijakan, dan hasil pembangunan kepada masyarakat.
AMPK 2025 juga menjadi ajang evaluasi kualitas pengelolaan media pemerintah daerah, sekaligus mendorong lahirnya inovasi, peningkatan mutu konten informasi, serta penguatan pelayanan pengaduan masyarakat melalui kanal resmi pemerintah.[ade]
