BANJARMASIN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan menilai kinerja sektor jasa keuangan di daerah ini tetap stabil dan terjaga dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan.
Menurut Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo, Kamis (30/10/2025), perbankan terbilang tumbuh sehat, di mana risiko terkendali. Kinerja intermediasi perbankan di Kalimantan Selatan menunjukkan pertumbuhan positif dengan profil risiko yang terjaga. Hingga September 2025, total aset perbankan mencapai Rp110,39 triliun atau tumbuh 12,40 persen (yoy).
"Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 12,37 persen yoy, sedangkan kredit tumbuh 9,19 persen yoy. Kredit investasi menjadi penyumbang terbesar dengan peningkatan 24,93 persen atau Rp23,06 triliun," tuturnya.
Secara spasial, penyaluran kredit terbesar berada di Kota Banjarmasin dengan porsi 65,48 persen atau senilai Rp53,66 triliun. Tingkat Non-Performing Loan (NPL) net tercatat 1,24 persen, sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di angka 82,79 persen, menandakan intermediasi yang sehat.
Bank umum syariah juga mencatatkan kinerja positif. Aset tumbuh 10,22 persen yoy, DPK naik 1,00 persen yoy, dan pembiayaan meningkat 11,28 persen yoy. Financing-to-Deposit Ratio (FDR) mencapai 96,33 persen, dengan Non-Performing Financing (NPF) net hanya 0,73 persen.
Penyaluran kredit masih didominasi oleh sektor rumah tangga (37,55 persen), diikuti pertanian (19,46 persen) dan perdagangan besar dan eceran (15,20 persen).
Pasar Modal Catat Pertumbuhan Signifikan
Sektor pasar modal juga menunjukkan perkembangan positif. Per Agustus 2025, nilai kepemilikan saham di Kalsel mencapai Rp114,137 triliun, tumbuh 33,42 persen yoy, menempati posisi kedua tertinggi di Kalimantan. Nilai transaksi saham mencapai Rp1,57 triliun, meningkat 72,25 persen yoy, dengan jumlah Single Investor Identification (SID) naik 23,49 persen yoy.
Lembaga Pembiayaan dan Fintech Tumbuh Positif
Kinerja lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan fintech juga stabil. Perusahaan pergadaian swasta menyalurkan pinjaman senilai Rp912 miliar, naik 61,59 persen yoy (Mei 2025).
Sementara layanan pendanaan berbasis teknologi (fintech lending) mencatat outstanding pinjaman Rp958 miliar dengan 336.953 entitas peminjam, serta tingkat wanprestasi (TWP90) tetap terjaga di 2 persen.
Total piutang pembiayaan perusahaan tercatat Rp11,9 triliun (Juli 2025), dengan porsi terbesar pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 30,86 persen. Meskipun rasio Non-Performing Finance (NPF) meningkat sedikit ke 2,12 persen, kondisi masih dinilai sehat.
Perusahaan modal ventura juga menunjukkan pertumbuhan pembiayaan penyertaan sebesar Rp100,9 miliar, naik 13,86 persen yoy, dengan NPF sebesar 1,82 persen.
Edukasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen Ditingkatkan
Hingga 25 Oktober 2025, OJK Kalsel telah melaksanakan 78 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota dengan 17.874 peserta yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, ASN, dan masyarakat umum. Topik utama meliputi literasi keuangan dan kewaspadaan terhadap praktik keuangan ilegal.
Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2025, OJK Kalsel menggelar 9 rangkaian kegiatan bersama Pemerintah Provinsi, pelaku industri keuangan, asosiasi, dan perguruan tinggi.
Program literasi juga diperkuat oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hingga triwulan III 2025, tercatat pembukaan 37.543 rekening Simpanan Pelajar, serta penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sebesar Rp4,35 miliar kepada 560 debitur.
Atas inovasi ini, Kota Banjarmasin berhasil meraih TPAKD Award berkat program “Mengubah Sampah Jadi Tabungan Emas” dan UMARA (UMKM Maju dan Sejahtera) yang memberikan permodalan tanpa bunga.
Layanan Konsumen Terus Diperkuat
Sepanjang 2025, OJK Kalsel menerima 13.769 permintaan layanan SLIK, baik secara daring maupun langsung. Sementara 516 pengaduan tercatat melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), dengan jenis pengaduan terbanyak terkait SLIK, perilaku petugas penagihan, dan fraud eksternal.
Dukung Ekonomi Daerah Melalui Inovasi Keuangan
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi daerah, OJK memfasilitasi penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akses Keuangan melalui Program Budidaya Padi Apung pada 14 Oktober 2025 di Kabupaten Banjar.
Program ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, Perum BULOG, BPR Martapura Banjar Sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kelompok Tani Suka Maju.
OJK berharap sinergi ini dapat menjadi alternatif pertanian inovatif dan berkelanjutan yang berdampak positif pada ekonomi petani serta ketahanan pangan daerah.[]
